logo pengadilan negeri subang website ramah difable
penelusuran perkara dan pos bantuan hukum
Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Baleendah, 21 Februari 2019 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bale Bandung diadakan SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK dan WBBM yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, Bapak dan Ibu Hakim, Para Panitera Muda, Para Kasubag, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Staf Pelaksana, serta para Tenaga kontrak. Lebih lanjut
Nonton Bersama Laporan Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung RI Baleendah, 27 Februari 2019, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bale Bandung, Bapak/Ibu Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf yang tidak ada persidangan mengikuti nonton bersama Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung RI yang disaksikan live streaming. Lebih lanjut
Pelantikan Panitera Muda Hukum PN Bale Bandung Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah melantik saudara Dr. H. NANDANG SUNANDAR, SH.,MH. menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Saudara Dr. H. NANDANG SUNANDAR, SH.,MH. disumpah dan dilantik pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Lebih lanjut
Nonton Bersama Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Baleendah, 24 Januari 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Bale Bandung mengadakan nonton bersama Nonton Bersama Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding oleh Ketua Mahkamah Agung RI di Gedung Mahkamah Agung. Lebih lanjut
Penandatanganan Pakta Integritas dan Ikrar Bersama 2019 Senin, 7 Januari 2019 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bale Bandung dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Ikrar Bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Maklulmat/KMA/IX/2017 yang diikuti oleh Ketua, Hakim, para Pejabat Struktural/Fungsional dan Karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Bale Bandung. Lebih lanjut
Nonton Bersama Acara Peluncuran SIKEP Mahkamah Agung RI Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bale Bandung seluruh jajaran Pimpinan, Hakim dan para pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung turut berpartisipasi menyaksikan live streaming acara Peluncuran Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi ke Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut
Ikrar Bersama PN Bale Bandung Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bale Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, Calon Hakim dan Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengucapkan dan menandatangani ikrar bersama berdasarkan Maklumat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1/Maklumat/KMA/IX/2017. Lebih lanjut

Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Index Berita

Kumpulan Berita dan Informasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Lebih lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platformMengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut


-->

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas